Bojonegoro -Suara wonocolo.com- Senin 22/09/2025
Tahun 2025 menandai babak penting dalam pembangunan Bojonegoro. Di bawah kepemimpinan Wahono–Nurul, Pemerintah Kabupaten menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi. Alih-alih terjebak dalam politik balas budi pasca-Pilkada, mereka justru memastikan semua desa mendapat perhatian setara, tanpa memandang perbedaan pilihan politik.
Komitmen ini terwujud nyata dalam Perubahan APBD 2025. Sebanyak 419 desa di Bojonegoro menerima manfaat dari program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1,6 triliun, meningkat signifikan sebesar Rp484,28 miliar dari APBD Induk (yang disusun sebelum Wahono-Nurul menjabat). Secara rata-rata, setiap desa menerima sekitar Rp3,82 miliar.
Berikut adalah rincian distribusi BKK Desa Bojonegoro 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan proporsinya terhadap total anggaran Rp1,6 triliun:
Tabel Distribusi BKK Desa Bojonegoro 2025 dan Persentasenya :
No BKK Jumlah (Rp) Persentase (%)
1 Jalan 583.742.836.595 36.45%
2 ADD 453.997.267.450 28.34%
3 DD 391.221.143.000 24.42%
4 Jembatan 62.088.868.273 3.87%
5 Linmas 33.120.000.000 2.07%
6 Honor RT/RW 23.061.600.000 1.44%
7 Jalan Lingkungan 17.737.230.510 1.11%
8 Mobil Siaga 11.022.000.000 0.69%
9 Pembangunan Sarpras Desa 5.500.022.586 0.34%
10 Pembangunan Balai Desa 4.200.000.000 0.26%
11 TMMD 3.480.883.375 0.22%
12 Kantor Desa 2.800.000.000 0.17%
13 Pembangunan GOR 2.700.000.000 0.17%
14 Pembangunan Sarana Olahraga Terpadu 1.846.744.150 0.12%
15 Insentif SPPT 1.488.088.000 0.09%
16 Lap. Sepak Bola 900.000.000 0.06%
17 Lapangan Voli 550.814.400 0.03%
18 Wisata & Budaya 550.000.000 0.03%
19 TPS (Tempat Pembuangan Sementara) 368.626.960 0.02%
20 Pembangunan Drainase U-Ditch 280.000.000 0.02%
21 Bantuan Bulan Bakti Gotong Royong 200.000.000 0.01%
22 Pembangunan Lapangan Basket 192.694.000 0.01%
23 Bantuan Kepariwisataan 175.000.000 0.01%
24 Pembangunan Polindes 150.174.200 0.01%
25 PKK 150.000.000 0.01%
TOTAL 1.601.523.993.499 100%
Dari data di atas, terlihat bahwa alokasi terbesar diprioritaskan untuk infrastruktur, dengan jalan (36,45%), ADD (28,34%), dan DD (24,42%) mendominasi hampir 90% anggaran. Sementara itu, program-program sosial seperti honor RT/RW, Linmas, PKK, dan Polindes, meskipun mendapat porsi kecil, memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Strategi ini mencerminkan pendekatan ganda: membangun fondasi ekonomi jangka panjang melalui infrastruktur, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi mikro melalui insentif sosial.
Merata untuk Semua Desa, dengan Sentuhan yang Berbeda
Distribusi BKK ini dirancang untuk menjangkau seluruh desa di Bojonegoro. Jika suatu desa tidak menerima alokasi untuk pembangunan jalan, maka akan dialokasikan untuk pembangunan jembatan, jalan lingkungan, gedung olahraga, balai desa, atau fasilitas lainnya.
Beberapa contoh di lapangan:
- Desa Bogangin (Sumberejo) menerima alokasi untuk pembangunan jembatan senilai Rp2,94 miliar, bukan untuk jalan.
- Desa Balongdowo (Kepohbaru) menerima alokasi untuk pembangunan jalan lingkungan senilai Rp2,49 miliar, bukan untuk jalan atau jembatan.
- Desa Mojodelik menerima alokasi untuk pembangunan lapangan basket dan program wisata & budaya, bukan untuk infrastruktur jalan.
Contoh-contoh ini mengilustrasikan bahwa pemerataan BKK 2025 tidak berarti keseragaman, melainkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Setiap desa mendapatkan manfaat pembangunan, dengan fokus yang berbeda-beda.
Menuntaskan Program Mobil Siaga untuk Semua
Komitmen "untuk semua" juga diwujudkan dengan menuntaskan program Mobil Siaga, fasilitas sosial yang sangat penting bagi warga desa. Sebelumnya, terdapat 33 desa yang belum menerima mobil siaga karena perbedaan pandangan politik dengan penguasa saat itu.
Namun, di tahun 2025, Wahono–Nurul menuntaskan distribusi mobil siaga ke seluruh desa. Tindakan ini seolah menghapus garis pembatas yang pernah ada, mengirimkan pesan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti karena perbedaan politik. Mobil Siaga bukan hanya sekadar kendaraan darurat, melainkan juga simbol hadirnya negara dalam memberikan pelayanan dasar kepada seluruh warga desa.
Infrastruktur sebagai Penggerak Ekonomi
Secara ekonomi, kebijakan ini sangat masuk akal. Alokasi untuk infrastruktur mendominasi BKK: jalan Rp583,7 miliar, jembatan Rp62 miliar, dan jalan lingkungan Rp17,7 miliar—mencapai hampir 75% dari total anggaran.
Jalan yang mulus dan akses yang lancar adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: petani dapat mengirim hasil panen lebih cepat, UMKM dapat memasarkan produk dengan lebih mudah, dan potensi wisata desa dapat dikembangkan. Dengan asumsi bahwa setiap Rp1 miliar proyek infrastruktur menyerap 25 tenaga kerja, maka proyek jalan dan jembatan saja berpotensi menciptakan lebih dari 16.000 lapangan kerja.
Roda Ekonomi Mikro: Honor RT/RW dan Linmas
Selain fokus pada proyek-proyek besar, Wahono–Nurul juga memberikan perhatian pada sektor sosial dan ekonomi mikro. Alokasi untuk honor RT/RW sebesar Rp23 miliar dan Linmas sebesar Rp33 miliar, meskipun relatif kecil, memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dana ini dapat menjadi stimulus bagi ekonomi kecil di tingkat desa, seperti warung tetangga, tukang sayur keliling, atau kios pulsa. Dengan demikian, uang tersebut berputar dan memberikan energi bagi roda ekonomi rakyat di tingkat paling dasar.
Harapan untuk Bojonegoro bahagia makmur membanggakan tentunya perlu
implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Alokasi dana yang besar berpotensi memicu inflasi mikro di desa, dan kapasitas teknis desa perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Solusinya adalah dengan memberikan pendampingan teknis, meningkatkan transparansi berbasis digital, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Namun, arah kebijakan sudah jelas: Bojonegoro berkomitmen untuk membangun desa tanpa diskriminasi, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
(Red//BRAM)
Posting Komentar