Bojonegoro - Suarawonocolo.com - Senin 8/9/2025 Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan membahas dua agenda utama, yakni keberadaan Sekolah Rakyat serta realisasi program bantuan sosial (bansos) untuk penurunan angka kemiskinan tahun 2025.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, menyoroti rendahnya serapan bansos tahun ini. Dari total anggaran Rp104 miliar lebih, realisasi baru mencapai 29,57 persen. Padahal, angka kemiskinan di Bojonegoro masih tercatat 11,69 persen dan belum ada pembaruan data terbaru.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya terjebak pada urusan administrasi sehingga eksekusi program menjadi lambat. Kami menekankan pentingnya percepatan agar masyarakat segera merasakan manfaat bansos secara langsung,” ujar Mas Pri, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, percepatan penting dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Komisi C juga merekomendasikan agar koordinasi penanganan kemiskinan dijalankan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). DPRD berencana kembali menggelar rapat dengan TKPK bulan depan untuk mengevaluasi progres dan mencari solusi atas kendala yang ada.
Selain itu, DPRD berharap bisa dilibatkan dalam implementasi 14 program bansos. Menurut Mas Pri, pelibatan ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan.
“Dengan begitu, kita bisa memastikan program tepat sasaran, kualitas bantuan terjaga, dan tidak ada persoalan teknis dalam penyalurannya,” jelasnya.
Sejumlah program diketahui masih tertunda. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) misalnya, belum dijalankan karena menunggu realisasi dari BPNT pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Padahal rakyat sangat membutuhkan. Program yang sudah masuk APBD mestinya langsung dijalankan oleh OPD agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” tegas Mas Pri.
Hingga awal September 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 34,31 persen, sedangkan realisasi pendapatan mencapai 74,31 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang besar untuk mempercepat serapan anggaran, terutama bagi program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Posting Komentar