Aduan Warga Menguat, Pekerjaan BKKD Desa Sambiroto Dipersoalkan Soal Drainase

Suarawonocolo.com - BOJONEGORO – Senin (02/02/2026).
Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menuai aduan dari sejumlah warga. 

Meski pembangunan jalan dinilai cukup baik dan bermanfaat, masyarakat mengeluhkan dampak lanjutan yang justru dirasakan merugikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga menyampaikan bahwa pembangunan jalan BKKD tidak dilengkapi dengan saluran air atau drainase yang memadai. Akibatnya, saat hujan turun, aliran air tidak tertampung dan mengalir langsung ke area rumah warga.

“Jalannya memang bagus, tapi tidak ada saluran air. Kalau hujan, airnya masuk ke rumah,” keluh salah satu warga yang terdampak.

Selain itu, warga juga menyoroti kondisi jalan yang dibangun dengan lebar yang pas, namun tanpa disertai pembuangan air hujan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan genangan air serta berdampak pada kenyamanan dan keselamatan lingkungan sekitar.

Kelompok masyarakat yang mengadu menilai bahwa program BKKD seharusnya tidak hanya berfokus pada fisik jalan semata, tetapi juga memperhatikan aspek pendukung seperti drainase agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal dan tidak menimbulkan masalah baru.
Atas aduan tersebut, Kepala Desa Sambiroto diminta untuk memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program BKKD di wilayahnya. 

Klarifikasi ini dinilai penting agar publik memperoleh informasi yang berimbang serta untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa Sambiroto belum memberikan keterangan resmi terkait aduan warga tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan tanggapan dari kepala desa maupun pihak terkait lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemberitaan ini disajikan sebagai bentuk kontrol sosial serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya program BKKD yang bersumber dari keuangan negara.

Red : tim. 

0/Post a Comment/Comments