BOGOR ,Suarawonocolo.com-Agustus 21, 2025 – Pertemuan mendadak Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Selasa malam (19/8/2025), memberi angin segar bagi upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. Presiden menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik ilegal yang merugikan negara sekaligus merusak lingkungan.
Namun, di tengah semangat nasional itu, muncul pertanyaan penting terkait nasib sumur tua Wonocolo di Bojonegoro, Jawa Timur. Apakah pengelolaannya berjalan sesuai aturan, atau justru terseret dalam lingkaran praktik ilegal yang selama ini menjadi sorotan?
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola sumur tua Wonocolo, tercatat mengalami penurunan laba signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2024, laba bersih BBS menyusut lebih dari Rp 4,6 miliar atau sekitar 82 persen.
Penurunan tajam terjadi pada tahun 2023, ketika laba anjlok hingga -76,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengelolaan sumur tua.
Salah satu dugaan penyebab turunnya laba BBS adalah adanya pengalihan minyak mentah dari jalur resmi ke aktivitas pengolahan liar. Minyak mentah yang seharusnya masuk ke BBS diduga diproses di “dapur-dapur” tradisional sekitar lokasi.
Hasil olahan kemudian dijual dalam bentuk produk turunan dengan harga lebih tinggi melalui jalur distribusi gelap. Akibatnya, keuntungan besar justru mengalir ke kelompok tertentu di luar mekanisme resmi, sementara BBS hanya mendapat bagian kecil.
Situasi ini menciptakan lingkaran masalah:
BBS kehilangan potensi laba, sehingga PAD Bojonegoro ikut tergerus.
Ekonomi gelap tumbuh subur, tanpa kontribusi pajak maupun retribusi.
Risiko keselamatan meningkat, karena pengolahan minyak dilakukan tanpa standar keamanan, rawan kebakaran, dan mencemari lingkungan.
Pertemuan Presiden Prabowo di Hambalang menjadi peringatan serius bagi Pemkab Bojonegoro. Jika pemerintah pusat mampu menindak tegas tambang ilegal di level nasional, maka daerah juga dituntut tidak menutup mata terhadap aktivitas liar di Wonocolo.
Pertanyaan “Apa kabar Wonocolo?” kini bukan sekadar retorika, melainkan ujian nyata keberanian politik Pemkab Bojonegoro. Keberanian menutup jalur gelap distribusi minyak mentah akan menentukan masa depan BBS dan memastikan hasil migas benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Jika tidak ada langkah tegas, Wonocolo akan terus menjadi ladang kebocoran, bukan berkah.
---
Reporter: Tim
Editor: Memo
Posting Komentar