Bojonegoro. –Suarawonocolo- Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerima audiensi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro di ruang batik Madrim Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/9/2025). Pertemuan ini membahas dua isu utama: dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah dan evaluasi program beasiswa Pemkab.
Sorotan Pungli di Sekolah
Wahyu, perwakilan BEM, menyampaikan indikasi pungli di beberapa sekolah di kecamatan Baureno, Ngasem, dan Kalitidu. "Kami telah mengumpulkan data dan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Akhmad Mutadlo, menanggapi serius laporan ini. Ia menyatakan telah mengumpulkan kepala sekolah SMP negeri dan memberikan peringatan keras terkait pungutan liar. "Kami akan menindaklanjuti masalah ini. Jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan uang negara," tegasnya.
Mutadlo menjelaskan bahwa sekolah swasta memiliki mekanisme pembiayaan sendiri, dan sekolah negeri dengan fasilitas asrama seperti SMP Terpadu memiliki ketentuan pembayaran tertentu. Ia juga menekankan bahwa Komite Sekolah Negeri tidak diperbolehkan lagi mengumpulkan sumbangan karena kebutuhan pemeliharaan dapat ditutupi oleh Dana BOS. Selain itu, ia mengumumkan tidak ada lagi pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan surat edaran tertanggal 14 Februari 2022.
Evaluasi dan Arah Baru Program Beasiswa
BEM menyoroti ketidaktepatan sasaran dan kurangnya informasi mengenai Beasiswa Tugas Akhir Saintis dan program 10 Sarjana 1 Desa.
Kadindik Bojonegoro menjelaskan bahwa program 10 Sarjana masih mengacu pada Perbup lama. Namun, Pemkab akan segera menyusun program baru bernama Beasiswa Makmur dan Membanggakan. Program ini mencakup Beasiswa Saintis, beasiswa Pondok Pesantren, beasiswa untuk Keluarga Miskin (berdasarkan data Damisda desil 1-5 per desa), dan beasiswa Tugas Akhir (dengan sasaran dari Damisda, baik PTN/PTS).
Ia memastikan bahwa mahasiswa yang telah menerima beasiswa akan terus mendapatkan bantuan hingga lulus (semester 8), asalkan memenuhi kriteria IP minimal 2.75. Ia mengakui bahwa beasiswa tugas akhir belum terealisasi tahun ini.
Bupati Setyo Wahono menegaskan visi Pemkab untuk membangun kampus dan SDM unggul. Ia menekankan kriteria ketat dalam pemberian beasiswa, khususnya untuk bantuan tugas akhir, yang mensyaratkan akreditasi kampus minimal B.
"Jika semua kampus dengan akreditasi C bisa masuk program beasiswa, saya lebih memilih mendorong kampus untuk mencapai akreditasi minimal B," jelas Bupati. Ia berjanji akan berkomunikasi dengan rektor kampus berakreditasi C, seperti At Tanwir, untuk mendukung peningkatan akreditasi.
Bupati juga mengkritik kampus swasta yang kurang kompetitif dan berorientasi bisnis, namun menegaskan bahwa setiap kampus wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bojonegoro. "Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Bupati akan mengirimkan daftar penerima beasiswa langsung ke masing-masing kampus, bukan melalui BEM, untuk menghindari penyalahgunaan informasi. Bupati mengakhiri pertemuan dengan apresiasi kepada BEM.
"Saya sangat berterima kasih. Saya senang menerima masukan karena kalian adalah generasi unggul. Semangat kita sama, membangun Bojonegoro unggul dan sejahtera," pungkas Bupati.
(Red/Bram)
Posting Komentar